Tahun 2026 menandai babak baru dalam industri makanan, minuman, dan produk konsumen di Indonesia. Dengan semakin dekatnya batas akhir kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dihadapkan pada urgensi untuk segera mengantongi sertifikat resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.

Kabar baiknya, khususnya bagi UMKM yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, pemerintah melalui program unggulannya, Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), kembali membuka kuota besar. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa dipungut biaya sepeser pun, memastikan produk Anda siap bersaing di pasar domestik maupun internasional yang menuntut jaminan kehalalan produk.

Mengapa Sertifikasi Halal Menjadi Wajib di Tahun 2026?

Mandat sertifikasi halal bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sebuah keharusan. Undang-Undang JPH mengatur tahapan kewajiban sertifikasi berdasarkan jenis produk. Untuk produk makanan dan minuman, batas waktu yang ditetapkan sudah sangat dekat. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk penarikan produk dari peredaran.

Bagi UMKM di Kersamanah, kepemilikan sertifikat halal di tahun 2026 memberikan legitimasi ganda: kepatuhan terhadap hukum negara dan pemenuhan tuntutan konsumen mayoritas yang mayoritas muslim. Ini adalah kunci untuk membuka pintu distribusi ke minimarket, supermarket, dan platform e-commerce besar yang seringkali mensyaratkan logo Halal MUI/BPJPH.

1. Kepatuhan Regulasi (Compliance): Mengacu pada UU JPH dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Perlindungan Konsumen (Consumer Protection): Memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk.
3. Peningkatan Daya Saing (Competitiveness): Membuka akses pasar ekspor ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pasar global lainnya.

Program SEHATI 2026 di Kecamatan Kersamanah: Skema “Self Declare”

Program sertifikasi halal gratis yang difokuskan untuk UMKM, seringkali menggunakan skema Pernyataan Mandiri (Self Declare). Skema ini dirancang khusus untuk UMK dengan risiko rendah dan yang proses produksinya dapat diverifikasi secara sederhana. Di Kecamatan Kersamanah, BPJPH bekerja sama erat dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan fasilitator pendamping proses produk halal (PPH) untuk menyukseskan program ini.

• Jenis Produk: Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya (contoh: produk olahan sederhana, kue kering, kripik).
• Omzet Maksimal: Sesuai ketentuan UMK, biasanya omzet tahunan tidak melebihi batasan yang ditetapkan (saat ini sekitar Rp 500 juta per tahun).
• Komitmen Higiene: Memiliki komitmen kuat terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana dan prosedur kebersihan/sanitasi.
• Lokasi: Memiliki lokasi usaha/produksi di wilayah Kecamatan Kersamanah.

Pendaftaran di Kersamanah diprioritaskan bagi produk-produk unggulan lokal seperti olahan makanan ringan tradisional, kerajinan berbahan baku lokal, hingga produk minuman herbal. Ini adalah kesempatan bagi UMKM lokal untuk menaikkan citra produk mereka menjadi produk bersertifikat nasional.

Langkah-Langkah Detail Pendaftaran Sertifikat Halal Gratis untuk UMKM Kersamanah

Proses pendaftaran gratis tahun 2026 dilakukan secara digital melalui sistem informasi BPJPH. Meskipun gratis, UMKM harus melalui serangkaian tahapan administrasi dan verifikasi yang ketat. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang harus diikuti oleh UMKM di Kersamanah:

Sebelum mengakses portal pendaftaran, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen krusial berikut. Tanpa dokumen ini, proses Anda akan terhambat di awal.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB bukan hanya syarat mutlak pendaftaran halal, tetapi juga memberikan legalitas usaha dan akses ke berbagai program bantuan pemerintah. Jika belum punya, segera urus NIB Anda secara gratis melalui laman OSS RBA.

2. Data Usaha dan Produk

Siapkan informasi detail mengenai nama produk, jenis usaha (KBLI), daftar bahan baku yang digunakan (lengkap dengan nama produsen/supplier), serta alur proses produksi yang jelas.

3. Dokumen Higiene dan Sanitasi

Dokumentasikan komitmen Anda terhadap kebersihan lokasi, peralatan, dan personel. Ini bisa berupa foto-foto proses produksi dan layout dapur/tempat produksi.

Sistem Informasi Halal (SIHALAL) adalah portal resmi BPJPH. Pendaftaran SEHATI dilakukan di sini.

1. Pembuatan Akun: Akses portal SIHALAL dan buat akun pendaftar dengan mengisi data identitas dan NIB.
2. Pemilihan Skema: Pilih jenis layanan “Sertifikasi Halal” dan skema “Pernyataan Mandiri (Self Declare)” untuk program gratis.
3. Pengisian Data Produk: Input data produk, termasuk merek dagang, jenis produk, dan masa kedaluwarsa.
4. Upload Dokumen: Unggah semua dokumen pendukung, termasuk NIB, KTP, dan daftar bahan/PPH.
5. Penentuan Penyelia Halal (PH): Tunjuk atau tetapkan diri Anda atau karyawan sebagai Penyelia Halal (PH) internal yang bertanggung jawab menjaga sistem jaminan halal.

Setelah pengajuan diterima, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang ditugaskan di wilayah Kersamanah akan menghubungi Anda. Mereka akan melakukan verifikasi di tempat produksi Anda.

Peran Pendamping PPH:

• Memastikan kebenaran data dan informasi yang diinput di SIHALAL.
• Memverifikasi penggunaan bahan baku sesuai daftar.
• Menilai implementasi SJPH sederhana dan kondisi higiene produksi.
• Membantu UMKM menyelesaikan kekurangan dokumen atau prosedur.

Verifikasi ini menjadi penentu apakah produk Anda memenuhi kriteria untuk mendapatkan penetapan kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan BPJPH.

Manfaat Strategis Sertifikasi Halal di Tahun Kompetitif 2026

Mengapa investasi waktu dan komitmen dalam sertifikasi halal sangat krusial, terutama menjelang tahun 2026 yang penuh persaingan? Sertifikat halal bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga alat pemasaran dan ekspansi bisnis yang sangat kuat.

Di Indonesia, 87% penduduknya adalah muslim. Logo halal adalah jaminan kebersihan, kualitas, dan kesesuaian syariat. Dengan adanya logo halal resmi BPJPH, UMKM Kersamanah secara otomatis meningkatkan kredibilitas di mata konsumen domestik, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan pembelian berulang.

Sebagian besar toko ritel modern, termasuk minimarket franchise yang menjamur di area Garut dan sekitarnya, memiliki kebijakan ketat bahwa produk makanan dan minuman yang dijual harus bersertifikat halal. Tanpa sertifikat, produk Anda hanya akan terbatas pada pasar tradisional. Sertifikat gratis ini membuka peluang distribusi yang lebih luas dan profesional.

Ketika banyak UMKM di Kecamatan Kersamanah telah bersertifikat halal, ini secara kolektif meningkatkan citra daerah sebagai produsen produk yang terjamin kualitas dan kehalalannya. Hal ini sangat menguntungkan dalam konteks promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Pasar makanan halal global diperkirakan bernilai triliunan dolar. Dengan sertifikat yang diakui BPJPH, produk UMKM Kersamanah memiliki paspor untuk memasuki pasar global, khususnya negara-negara di Timur Tengah (Middle East) dan Asia (Asia), yang dikenal sebagai pasar Muslim yang sangat selektif.

Peran Pemerintah Daerah dan BPJPH dalam Mendukung UMKM Kersamanah

Kesuksesan program SEHATI 2026 di Kersamanah tidak lepas dari sinergi antarlembaga. Pemerintah Kabupaten Garut, melalui dinas terkait (seperti Dinas Koperasi dan UMKM), secara aktif melakukan sosialisasi dan pendataan UMKM yang memenuhi syarat.

Ketersediaan Pendamping PPH yang terlatih di KUA Kecamatan Kersamanah dan sekitarnya memastikan bahwa UMKM mendapatkan bimbingan teknis yang memadai. Pendampingan meliputi:

• Edukasi mengenai bahan baku kritis (titik kritis kehalalan).
• Pelatihan penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal Sederhana (SJPH).
• Bantuan teknis pengoperasian sistem SIHALAL.

Pendamping PPH adalah ‘malaikat’ bagi UMKM. Mereka memastikan proses yang rumit menjadi sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu yang efisien, mengingat target waktu penyelesaian sertifikasi di tahun 2026.

Tantangan Umum UMKM dalam Sertifikasi Halal dan Solusinya

Meskipun programnya gratis, UMKM sering menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam hal administrasi dan pemahaman teknis:

Banyak UMKM yang masih beroperasi tanpa legalitas NIB. Ini adalah hambatan awal yang mutlak harus diatasi. Solusi: Pemerintah daerah memfasilitasi gerai OSS keliling atau pelatihan intensif untuk pengurusan NIB yang kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit secara online.

UMKM terkadang tidak menyadari bahwa bahan tambahan (seperti emulsifier, perisa, atau gelatin) bisa berasal dari sumber non-halal. Solusi: Pendamping PPH memberikan daftar bahan baku yang aman (positif list) dan edukasi mendalam tentang pentingnya surat keterangan halal dari pemasok.

Program Self Declare mensyaratkan konsistensi dalam produksi dan penggunaan bahan. Solusi: UMKM wajib membuat prosedur standar operasi (SOP) sederhana yang mencakup pembelian bahan, penyimpanan, dan proses pengolahan, yang kemudian diaudit oleh Pendamping PPH.

Mendalami Pentingnya NIB dalam Konteks Sertifikasi Halal 2026

Tidak mungkin membicarakan sertifikasi halal gratis tanpa menyinggung NIB. NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah gerbang utama menuju legalitas usaha, dan dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH), NIB berfungsi sebagai identitas resmi yang diakui oleh BPJPH.

Di tahun 2026, integrasi data antara sistem OSS dan SIHALAL sangat ketat. BPJPH hanya akan memproses permohonan dari entitas usaha yang sah. Bagi UMKM di Kersamanah, mengurus NIB melalui sistem OSS RBA (Risk-Based Approach) tidak hanya gratis tetapi juga sangat cepat.

NIB yang sudah terbit sekaligus mencakup Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional, memberikan kepastian hukum yang fundamental sebelum produk diizinkan beredar dengan label halal.

Proses Final dan Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah Pendamping PPH memverifikasi dan menyatakan semua syarat terpenuhi, berkas akan diteruskan ke LPH yang ditunjuk dan kemudian ke BPJPH untuk penetapan kehalalan.

Sidang Komite Fatwa (Majelis Ulama Indonesia/MUI): Dalam skema Self Declare, berkas akan diajukan ke Komite Fatwa untuk penetapan hukum. Komite Fatwa akan meninjau hasil verifikasi yang dilakukan di lapangan. Jika tidak ditemukan titik kritis non-halal, sertifikat akan diterbitkan.

Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH memiliki masa berlaku empat tahun, dan UMKM wajib menjaga konsistensi penerapan SJPH selama periode tersebut.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) UMKM Kersamanah Mengenai Sertifikasi Halal Gratis

A: Ya. Program SEHATI (Pernyataan Mandiri) menanggung semua biaya, termasuk biaya pendaftaran, biaya audit oleh LPH, dan biaya penerbitan sertifikat oleh BPJPH. UMKM hanya perlu menyediakan komitmen waktu dan dokumen.

A: Jika dokumen lengkap dan proses produksi memenuhi syarat, skema Self Declare dirancang untuk cepat, biasanya dalam rentang 15 hingga 25 hari kerja setelah pengajuan diterima BPJPH, namun ini sangat bergantung pada kecepatan verifikasi lapangan di Kersamanah.

A: Bahan baku impor harus memiliki Surat Keterangan Halal dari Lembaga Halal luar negeri yang sudah saling mengakui (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan BPJPH, atau melalui proses audit yang lebih ketat. Untuk skema Self Declare, disarankan menggunakan bahan baku lokal yang mudah diverifikasi kehalalannya.

A: Tidak. Sertifikat halal memiliki masa berlaku 4 (empat) tahun. Sebelum masa berlaku habis, UMKM wajib mengajukan perpanjangan (re-sertifikasi).

Kesimpulan: Momen Krusial bagi UMKM Kersamanah

Program Pendaftaran Sertifikat Halal Gratis di Kecamatan Kersamanah pada tahun 2026 adalah peluang yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah jembatan bagi UMKM lokal untuk bertransformasi dari usaha rumahan biasa menjadi produsen produk berkualitas, legal, dan diakui secara nasional maupun global.

Keputusan untuk segera mendaftar tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Anda.